News Rohingya Season 15 | Sinergi Foundation

Rekonsiliasi lewat pendidikan?

Sayangnya, menurut Aung Myo Oo, untuk tahap sekarang mereka tampaknya belum siap berdamai karena belum mencapai pijakan bersama tentang bagaimana akan menyelesaikan konflik agama, ekonomi dan kehidupan sosial.

Di sisi ekonomi, misalnya, komunitas Rakhine menuding Rohingya mencaplok tanah leluhurnya, sedangkan kelompok Rohingya bersikukuh Rakhine adalah tanah leluhurnya pula.

Mungkin, jelas Aung Myo Oo, ketegangan dapat ditekan jika pola pikir generasi muda mulai diubah mengarah ke rekonsiliasi, hidup berdampingan, dan saling menerima.

Tapi tampaknya hal itu tidak tercermin dalam kurikulum yang diikuti anak-anak di sekolah di Hla Ma Chay, yang mengikuti kurikulum nasional Myanmar, termasuk mata pelajaran wajib geografi, bahasa Myanmar, dan pendidikan kewiraan yang mengajarkan kecintaan pada negara.

Hak atas fotoBBC INDONESIA

Image captionIto Sumardi menuturkan pendekatan Indonesia terhadap konflik di Rakhine disambut Myanmar karena bersifat nyata di lapangan dan tidak 'hingar bingar'.

Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, Ito Sumardi, yang turut berperan dalam pendirian sekolah bantuan Indonesia, mengesampingkan anggapan bahwa sekolah itu tidak inklusif dan gagal menjadi titian perdamaian di wilayah konflik.

"Kepala sekolahnya beragama Buddha, murid-muridnya kebanyakan orang Muslim. Kenapa komunitas Buddha di sana kurang memanfaatkan? Karena memang sekolah dibangun di tempat yang mayoritas warganya adalah orang Muslim," jelas Dubes Ito Sumardi.

Namun kepala sekolah yang disebutkan oleh Duta Besar Ito Sumardi dilaporkan hanya datang dalam acara-acara khusus sehingga tidak terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar setiap hari.

Ito Sumardi meyakini pendidikan dan fasilitas-fasilitas lain yang direncanakan akan dibangun pada akhirnya akan dapat merangkul semua kelompok masyarakat.

"Jadi kita kalau melihat bantuan dari Indonesia yang di Sittwe itu memang situasinya belum kondusif, kemudian keinginan masyarakat di situ untuk sekolah masih rendah. Tapi itu adalah salah satu upaya untuk bagaimana, melalui pendidikan, melalui pasar yang direncanakan, melalui rumah sakit, di situlah bisa berkumpul semua komunitas karena mereka secara umum membutuhkannya."

Hak atas fotoBBC INDONESIA

Image captionEbdullah berkeinginan melanjutkan pendidikan setelah tamat SD hingga menjadi insinyur.

Bagaimanapun, para siswa dari kelompok Rohingya, berharap mereka dapat menimba ilmu sebanyak mungkin dari sekolah SD ini untuk mewujudkan cita-cita mereka.

"Saya ingin menjadi insinyur setelah lulus sekolah," ungkap Ebdullah, 11.

"Saya ingin menjadi guru," kata Um Habiba, 10.

Mereka mungkin masih terlalu belia untuk memahami bahwa setelah lulus dari sekolah ini, maka akses ke pendidikan yang lebih tinggi sangat terbatas bagi mereka.

Soalnya, kelompok etnik mereka tak masuk dalam daftar 135 etnik yang resmi diakui di Myanmar sehingga mereka tidak boleh masuk ke sekolah-sekolah negeri. Adapun untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi swasta akan terhambat oleh biaya.

Untuk sementara inilah sarana pendidikan resmi di Desa Hla Ma Chay yang menjadi tumpuan bagi 1.700 penduduk Rohingya itu. ***

Sumber : BBC NEWS 

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Apakah kalian tau ?  kalai sampai kini masih terus berulang, kejahatan kemanusiaan terhadape etnis muslim Rohingya. Dilansir dari Republika, lebih dari 2.600 rumah dibakar di wilayah yang dihuni oleh mayoritas Muslim Rohingya di Barat laut Myanmar pada pekan lalu.

.

Menurut badan pengungsi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), UNHCR, sekitar 58.600 warga Rohingya telah melarikan diri dari kekerasan yang terjadi di Myanmar ke Bangladesh.

.

Kami mengajak seluruh insan peduli masyarakat Indonesia untuk berdoa, bersimpati membantu meringankan beban saudara kita di Myanmar melalui :

.

Mandiri Syariah 700 546 3108

Atas nama Yayasan Semai Sinergi Umat/ Sinergi Foundation

.

Untuk Informasi lebih detail bisa langsung saja klik disini  

.

#savemuslimrohingnya #SinergiFoundation#berbagibersinergi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk pembantaian Muslim Rohingya di Myanmar. Bagaimanapun, hal itu tidak sesuai konstitusi. Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid menyatakan, MUI mengukut aksi pembantaian etnis Rohingya.

Cara itu tidak beradab dan bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang menjunjung kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan harus dihapuskan dari dunia. Ini adalah penjajahan dan penindasan satu kelompok terhadap yang lain. 

"MUI mengutuk upaya yang mengarah pada penghapusan etnis ini. MUI dorong DK PBB dan organisasi Islam dunia untuk caru solusi yang bermartabat,'' ungkap Zainut di Kantor MUI, Selasa (22/11).

Bangsa Indonesia bisa mengambil hikmah dari sana. Indonesia punya tingkat toleransi tinggi terhadap aneka suku dan agama atau sesama bangsa. ''Kita sadari Indonesia mayor Muslim tapi jarang terjadi konflik seperti di Rohingya. Karena umat Islam di Indonesia sadar, perbedaan adalah sunatullah. Islam juga mengajarkan penghormatan dan toleransi kepada agama lain,'' kata Zainut.

Tentara Myanmar diduga melakukan pembunuhan, perkosaan dan penyiksaan kepada penduduk Rakhine. Kelompok-kelompok HAM pun meminta inversigasi secara independen dilakukan di daerah yang merupakan rumah bagi Muslim Rohingya tersebut.

Cerita pelecehan seksual dan pembakaran desa, sudah menjadi pembicaraan hangat di media sosial, tapi sulit melakukan verifikasi dengan pembatasan akses tentara.

sumber : republika.co.id