News Rohingya Season 10 | Sinergi Foundation
Di mana Aung San Suu Kyi?
Partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian, meraih kemenangan dalam pemilu dan berkuasa tak lama setelah eksodus warga Rohingya yang dramatis tahun lalu.
Aung Sang Suu Kyi berkuasa melalui pemilu pertama yang berjalan terbuka dalam 25 tahun terakhir.
Namun tak banyak yang berubah sejak Aung San Suu Kyi menduduki tampuk kekuasaan. Para pengamat mengatakan ia bediam diri dan tak mengutuk kekerasan yang terjadi terhadap orang-orang Rohingya .
"Saya tak mengatakan tidak ada masalah... namun akan lebih baik jika berbagai pihak fokus untuk mengatasi masalah, bukan membesar-besarkan masalah sehingga sepertinya masalah yang ada lebih buruk dari kenyataan yang terjadi (di lapangan)," kata Aung San Suu Kyi kepada TV Singapura, Channel NewsAsia, hari Jumat (02/12).
Pegiat Rohingya di Inggris, Tun Khin, mengatakan bahwa sikap Aung San Suu Kyi yang sama sekali tak membela orang-orang Rohingya sangat mengecewakan.
Soal bahwa ia tak memiliki pengaruh atau kuasa atas militer adalah soal lain, kata Tun Khin.
"Poinnya adalah Aung San Suu Kyi menutup-nutupi kejahataan yang dilakukan militer Myanmar," katanya.
Namun beberapa pihak mengatakan media internasional gagal memahami situasi yang sangat kompleks di negara bagian Rakhine, tempat tinggal warga Rohingya bersama etnik lain yang lebih besar yang memeluk Buddha.
Khin Mar Mar Kyi, peneliti Myanmar di Universitas Oxford kepada surat kabar South China Morning Post mengatakan bahwa minoritas di Rakhine adalah 'kelompok minoritas yang paling terpinggirkan di dunia' namun sering kali tak mendapat perhatian oleh media Barat.
Belum lama ini Suu Kyi mengatakan dirinya ingin memperbaiki hubungan antara dua komunitas ini di Rakhine.
Ia juga telah membentuk komite khusus untuk menyelidiki kekerasan di Rakhine, namun para wartawan mengatakan hasilnya nanti mungkin tidak akan independen sepenuhnya.
Komite ini dipimpin oleh purnawirawan jenderal yang juga Wapres Myint Swe, dengan anggota antara lain lain adalah kepala polisi nasional.
Sumber : NEWS BBC
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Apakah kalian tau
? kalai sampai kini masih terus berulang, kejahatan kemanusiaan
terhadape etnis muslim Rohingya. Dilansir dari Republika, lebih dari 2.600
rumah dibakar di wilayah yang dihuni oleh mayoritas Muslim Rohingya di Barat
laut Myanmar pada pekan lalu.
.
Menurut badan
pengungsi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), UNHCR, sekitar 58.600 warga
Rohingya telah melarikan diri dari kekerasan yang terjadi di Myanmar ke
Bangladesh.
.
Kami mengajak seluruh
insan peduli masyarakat Indonesia untuk berdoa, bersimpati membantu meringankan
beban saudara kita di Myanmar melalui :
.
Mandiri Syariah 700
546 3108
Atas nama Yayasan
Semai Sinergi Umat/ Sinergi Foundation
.
Untuk Informasi lebih
detail bisa langsung saja klik disini
.
Majelis
Ulama Indonesia (MUI) mengutuk pembantaian Muslim Rohingya di Myanmar.
Bagaimanapun, hal itu tidak sesuai konstitusi. Wakil Ketua Umum MUI Zainut
Tauhid menyatakan, MUI mengukut aksi pembantaian etnis Rohingya.
Cara itu tidak beradab dan bertentangan
dengan konstitusi Indonesia yang menjunjung kemerdekaan sebagai hak segala
bangsa dan harus dihapuskan dari dunia. Ini adalah penjajahan dan penindasan
satu kelompok terhadap yang lain.
"MUI mengutuk upaya yang mengarah
pada penghapusan etnis ini. MUI dorong DK PBB dan organisasi Islam dunia untuk
caru solusi yang bermartabat,'' ungkap Zainut di Kantor MUI, Selasa (22/11).
Bangsa Indonesia bisa mengambil hikmah
dari sana. Indonesia punya tingkat toleransi tinggi terhadap aneka suku dan
agama atau sesama bangsa. ''Kita sadari Indonesia mayor Muslim tapi jarang
terjadi konflik seperti di Rohingya. Karena umat Islam di Indonesia sadar,
perbedaan adalah sunatullah. Islam juga mengajarkan penghormatan dan toleransi
kepada agama lain,'' kata Zainut.
Tentara Myanmar diduga melakukan
pembunuhan, perkosaan dan penyiksaan kepada penduduk Rakhine. Kelompok-kelompok
HAM pun meminta inversigasi secara independen dilakukan di daerah yang
merupakan rumah bagi Muslim Rohingya tersebut.
Cerita pelecehan seksual dan pembakaran
desa, sudah menjadi pembicaraan hangat di media sosial, tapi sulit melakukan
verifikasi dengan pembatasan akses tentara.
sumber : republika.co.id


Komentar
Posting Komentar